Baca Juga: APDESI Sultra Minta DPRD Muna Barat Fasilitasi Diskusi DTKS
Selain itu, La Ode Alwi menekankan pentingnya Bawaslu menjelaskan pasal-pasal yang diduga dilanggar, sehingga masyarakat dapat memahami konteks permasalahan dengan benar dan menghindari asumsi yang berpotensi menimbulkan spekulasi merugikan.
Ketua DPD APDESI Sultra juga mengimbau seluruh kepala desa di Sulawesi Tenggara, terutama di Muna Barat, untuk menjaga netralitas dan reputasi desa.
"Netralitas merupakan bagian dari upaya kita bersama menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa," ujarnya.
Baca Juga: Anggota DPRD Muna Barat Minta APDESI Tak Jadikan Diskusi DTKS Sekadar Sensasi