Terkait program PKH dan KIP, La Ode Alwi menyatakan bahwa masing-masing program memiliki pendamping yang bertugas mengawasi jalannya program. Jika terdapat masalah dalam penyaluran, maka sebaiknya pendamping tersebut yang diaudit.
Ia juga menegaskan bahwa APDESI terbuka terhadap kritik, namun kritik yang disertai dengan solusi, seperti penambahan anggaran atau peningkatan kapasitas aparatur desa, akan lebih efektif.
DPD APDESI mendorong DPRD untuk lebih aktif memfasilitasi dialog antara desa, dinas terkait, dan Kementerian Sosial agar proses pengelolaan DTKS dapat berjalan lebih baik. (C)
Penulis: Putri Wulandari
Editor: Fitrah Nugraha