“Termasuk mengkaji mekanisme algoritma, data, dan transparansi demi persaingan usaha sehat. E-commerce merupakan bagian dari digitalisasi yang terjadi dengan cepat di Indonesia,” ujar Tirza.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, juga mengharapkan aturan baru Permendag Nomor 31 Tahun 2023 ini bisa menciptakan keseimbangan antara pasar digital dan pasar konvensional.
“Melalui regulasi yang cermat dan tepat, DPR meminta pemerintah harus memastikan perkembangan ekonomi di Indonesia tetap adil dan berkelanjutan,” harap Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (28/9/2023).
Melalui Pemendag tersebut, media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan Twitter dilarang digunakan untuk berjualan. Media sosial ini hanya boleh digunakan dalam memfasilitasi promosi, bukan untuk tempat transaksi jual beli.
Aturan itu sebagai upaya pemerintah untuk mengatur lebih tegas usaha di lini digital agar tidak mematikan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam negeri yang masih menjajakan dagangannya melalui cara konvensional.