JAKARTA, TELISIK.ID - Pemerintah menetapkan aturan baru penggunaan Dana Desa 2026 melalui Permendes PDT Nomor 16 Tahun 2025, menegaskan fokus anggaran, mekanisme pelaksanaan, serta larangan penggunaan dana desa secara rinci.
Pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.
Regulasi ini menjadi acuan nasional bagi seluruh pemerintah desa dalam merencanakan, menetapkan, melaksanakan, hingga mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa pada tahun anggaran 2026 secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melansir situs resmi kementerian desa, Sabtu (3/1/2026), dalam Bab I Ketentuan Umum, peraturan ini menegaskan kembali sejumlah definisi penting yang menjadi fondasi tata kelola Dana Desa.
Desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat.
