Dana Desa didefinisikan sebagai bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan khusus untuk desa guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan kemasyarakatan secara berkelanjutan.
Peraturan ini juga menekankan peran Musyawarah Desa sebagai forum utama pengambilan keputusan strategis. Melalui musyawarah tersebut, pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat menyepakati arah pembangunan desa, termasuk penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, prioritas kegiatan, serta penggunaan anggaran dalam RKP Desa dan APB Desa. Seluruh proses tersebut wajib berpijak pada RPJM Desa sebagai dokumen perencanaan jangka menengah delapan tahunan.
Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026
Bab II mengatur secara rinci fokus penggunaan Dana Desa tahun 2026. Pemerintah menegaskan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan penguatan ketahanan desa.
Fokus penggunaan tersebut mencakup berbagai sektor strategis yang dilaksanakan secara swakelola dan atau kerja sama sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
