Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui keterlibatan dalam setiap tahapan perencanaan, penyampaian usulan program, pengawalan penetapan fokus penggunaan Dana Desa dalam RKP Desa dan APB Desa, serta keterlibatan dalam sosialisasi kepada masyarakat desa secara luas.
Kewajiban Publikasi dan Pelaporan
Bab IV mengatur kewajiban pemerintah desa untuk mempublikasikan fokus penggunaan Dana Desa sejak APB Desa ditetapkan. Publikasi minimal memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.
Media publikasi dapat berupa sistem informasi desa, baliho, papan informasi desa, media cetak, media elektronik, media sosial, website desa, hingga pengeras suara di ruang publik.
Desa yang tidak melaksanakan kewajiban publikasi dikenai sanksi administratif berupa larangan mengalokasikan dana operasional pemerintah desa paling banyak tiga persen dari pagu Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya. Pengawasan terhadap ketaatan sanksi dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah daerah kabupaten atau kota.
