Bab V menegaskan kewajiban kepala desa untuk menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan Dana Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen digital melalui sistem informasi desa atau aplikasi resmi. Laporan tersebut dilengkapi Peraturan Desa tentang RKP Desa dan APB Desa serta disampaikan paling lambat satu bulan sejak RKP Desa ditetapkan.
Daftar Larangan Penggunaan Dana Desa 2026
Selain mengatur fokus penggunaan, Permendes PDT Nomor 16 Tahun 2025 juga menegaskan sejumlah larangan penggunaan Dana Desa yang wajib dipatuhi oleh pemerintah desa. Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan dan memastikan Dana Desa digunakan sesuai tujuan.
Berikut daftar larangan penggunaan Dana Desa tahun 2026:
1. Pembayaran honorarium kepala desa.
