Selanjutnya pada tahap pascapelaksanaan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menyalurkan calon murid yang tidak lolos ke sekolah lain yang masih memiliki daya tampung. Selain itu dilakukan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan kepada Kemendikdasmen sebagai bentuk pengawasan.
Dalam aturan ini juga ditegaskan bahwa dinas pendidikan provinsi harus menyediakan kanal pengaduan masyarakat yang aktif. Kanal tersebut berfungsi sebagai sarana pengawasan publik terhadap proses penerimaan murid baru agar tetap berjalan sesuai ketentuan.
Kebijakan ini menjadi acuan resmi dalam pelaksanaan SPMB SMK tahun ajaran 2026/2027. Pemerintah menempatkan prinsip keterbukaan dan pemerataan akses sebagai dasar dalam pelaksanaan penerimaan murid baru di seluruh daerah. (C)
Penulis: Ahmad Jaelani
Editor: Kardin