Aturan Baru Ketenagakerjaan Resmi Berlaku, Perusahaan Tak Bisa Sembarangan PHK Pekerja dengan Dalih Efisiensi

Berbagai ketentuan tersebut mencakup perlindungan hak pekerja, perhitungan pesangon, proses PHK, jaminan sosial, pengupahan, hingga pengawasan ketenagakerjaan.

Meski demikian, penerapan setiap ketentuan perlu merujuk pada naskah resmi undang-undang yang telah disahkan, termasuk pasal-pasal yang mengatur alasan PHK, besaran pesangon, dan hak pekerja setelah hubungan kerja berakhir. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin