Jika tanah atau rumah tersebut sudah masuk kategori terlantar, maka pemerintah berhak melakukan penertiban atau bahkan mengambil alih aset tersebut. Namun, jika tanah telah dikuasai oleh pihak asing, maka ahli waris berhak menuntutnya.
Hal ini sesuai dengan Pasal 834-835 KUHP, yang menyatakan bahwa ahli waris dapat menggugat pembagian warisan dalam waktu maksimal 30 tahun sejak sang pemilik mewariskan tanahnya.
Rosdianto menjelaskan beberapa langkah yang dapat dilakukan agar rumah warisan tidak dikategorikan sebagai rumah terlantar.
"Memanfaatkan tanah atau rumah sesuai peruntukannya, melakukan perawatan rutin dan jangan biarkan kosong terlalu lama, memasang patok untuk menandai batas kepemilikan tanah, serta menyimpan sertifikat tanah dengan aman dan menghindari dipinjamkan ke pihak lain," katanya.
Tanah hak milik juga dapat beralih ke negara jika dianggap terlantar. Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021, disebutkan bahwa objek penertiban tanah terlantar meliputi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan, serta tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah.