Kata dia, calon jemaah sebaiknya memastikan biro perjalanan memiliki izin resmi dan terdaftar pada sistem pemerintah sebelum melakukan pembayaran.
"Kami mengingatkan masyarakat agar selalu memeriksa legalitas penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Pengecekan dapat dilakukan melalui aplikasi SATU HAJI sehingga masyarakat tidak menjadi korban travel ilegal," imbau Lalan.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, mengatakan pengungkapan perkara ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap praktik penyelenggaraan umrah dan haji ilegal yang merugikan masyarakat.
Ia menegaskan penerapan TPPU diharapkan dapat memperbesar peluang pemulihan kerugian korban melalui penyitaan aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
"Masyarakat juga kami imbau agar tidak mudah tergiur dengan penawaran paket umrah atau haji berbiaya murah maupun tawaran lain yang tidak masuk akal. Pastikan penyelenggara memiliki izin resmi," ujar Iis. (A)
