Baca Juga: Pegawai Lama Gunakan Cara 86, Bahlil Resmi Naikan Tukin ASN Kementerian ESDM 100 Persen di 2025
Bahlil menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang mengedepankan kedaulatan energi dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan nasional.
"Kenapa itu kita lakukan? Karena perintah Bapak Presiden, kalau kita bicara tentang kedaulatan energi, itu tergantung dari berapa banyak kita impor. Dan yang kedua, keadilan negara pasal 33 ini kan kekayaan kita harus kita perhatikan dulu untuk kepentingan negara kita," jelasnya.
Namun, perhatian kini tertuju pada periode setelah Juni 2026. Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyusun rancangan neraca gas yang tepat untuk semester kedua tahun tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menyadari adanya tantangan dalam memastikan pasokan gas yang berkelanjutan dalam jangka panjang.
Pemerintah berhati-hati dalam mengatur alokasi gas, agar tetap memprioritaskan kebutuhan domestik sambil menjaga komitmen ekspor.
