Melansir dari CNBC Indonesia, Jumat (20/11/2026), pertama, kepentingan ekonomi dan industri strategis nasional. Kriteria ini mencakup peran mineral sebagai bahan baku industri strategis dan pertahanan, nilai ekonomi, nilai tambah, tingkat penyerapan dalam negeri, serta keterbatasan bahan substitusi.

Kedua, kerentanan pasokan akibat kondisi global dan tingkat ketergantungan terhadap impor. Ketiga, ketahanan cadangan dalam menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku bagi fasilitas pengolahan dan pemurnian.

Daftar mineral kritis tersebut menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah provinsi dalam mengatur tata kelola dan tata niaga pertambangan mineral. Pengaturan itu juga mencakup mineral ikutan serta sisa hasil pengolahan dan pemurnian.

Selain itu, klasifikasi mineral kritis menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan fiskal pertambangan, kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri, penerbitan perizinan berusaha, penyelidikan dan penelitian, hingga kewajiban eksplorasi lanjutan bagi pemegang izin usaha.

Pemerintah juga dapat mengevaluasi daftar komoditas tersebut sewaktu-waktu apabila diperlukan.