"Serta melakukan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ungkapnya.
Terlebih dalam menghadapi tahun politik yang kebanyakan ada berbagai riak-riak di lingkup masyarakat, para Pj bupati diminta dapat mengantisipasi dengan baik, serta menjaga netralitas sebagai ASN.
Selanjutnya, ia berpesan agar para Pj selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, serta seluruh instansi vertikal baik pusat maupun provinsi.
"Para Pj kepala daerah juga agar membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, tiap tiga bulan sekali," pungkasnya.
Sementara itu, Bahri mengaku akan melanjutkan program-program prioritas di daerah, utamanya program yang berskala nasional, serta mempersiapkan agenda politik tahun 2024 mendatang agar sukse dan bejalan dengan baik.
