“Pembebasan lahan telah selesai dilakukan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan telah tuntas semua pembayaranya. Makanya ini bukan penggusuran, tetapi pembersihan karena kita harapkan tidak ada lagi aset pemda yang ditempati oleh masyarakat,” ujarnya, Rabu (5/7/2023).
Mantan Kadis Sosial itu menjelaskan, pembebasan lahan yang dilakukan sejak awal tahun 2018 berjumlah 30 rumah, tahun 2019 berjumlah 8 rumah, 2021 berjumlah 2 rumah, dan tahun 2022 berjumlah 13 rumah.
Baca Juga: Dibiayai APBN 2,7 Miliar, Pasar Rakyat Kambara jadi Aset Pemda Muna Barat
“Untuk tahun 2023 yang akan diupayakan pembayarannya berjumlah 24 rumah ditambah 1 persil tanah kosong,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pertanahan Dinas PKP, Asrun menambahkan, pembebasan lahan yang merupakan aset pemda seluas kurang lebih 4 hektare.