KENDARI, TELISIK.ID - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Tenggara, fasilitasi perubahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten/kota tahun 2022. Fasilitasi perubahan tersebut dilaksanakan mulai Senin (25/7/2022) sampai Jumat (29/7/2022).

Kepala Bappeda Sulawesi Tenggara, Johannes Robert mengatakan, kegiatan fasilitasi perubahan RKPD merupakan sesuatu yang lumrah. Kegiatan ini akan memantau kebijakan setiap kabupaten/kota yang bisa diselaraskan dengan pemerintah pusat maupun daerah yang mendasari perubahan RKPD sebagai bagian dari perubahan penyusunan APBD.

Dengan adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, akan terjadi pula perubahan kebijakan terhadap tiap kabupaten/kota. Sehingga secara substansi akan mengalami penyesuaian akbiat pergeseran-pergeseran.

"APBD setiap daerah disusun berdasarkan RKPD. Saat ini kita telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Kuangan. Berdasarkan ketetapan itu ada dana sisa SILPA yang bisa digunakan kembali. Dana yang digunakan untuk tahun ini berasal dari tahun 2021 kemarin," kata Johannes Robert pada Telisik.id, Jumat (29/7/2022).

Robert menjelaskan, setiap dana yang digunakan dalam perubahan RKPD harus mempunyai payung hukum, agar menjadi rujukan dalam penyusunan APBD.