Harmonisasi dalam kebijakan perubahan RKPD akan merujuk pada target-target ekonomi makro dalam indikator pembangunan seperti peningkatan ekonomi, pananggulangan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, giniratio, dan lain sebagainya.
"Dengan adanya harmonisasi, membuat provinsi mengejar suatu target lebih maksimal. Karena pada dasarnya, agregat capain dari provinsi dibentuk oleh tiap kabupaten/kota," terangnya.
Robert menambahkan, perubahan RKPD setiap daerah berbeda-beda. Dana SILPA yang diberikan bisa digunakan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penanganan masalah kemiskinan, stunting, dan lain sebagai dengan prioritas kebijakan yang berbeda.
.jpeg)
"Termasuk dari nominal dana SILPA yang diberikan untuk setiap kabupaten/kota. Tetapi semua kebijakan perubahan RKPD setiap daerah harus disesuaikan dengan kebijakan provinsi maupun pusat dalam pengembangan infrastruktur demi meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya Sulawesi Tenggara," tambahnya.