Kesempatan sama, Kabid Perencanaan Makro Bappeda Sulawesi Tenggara, Hasrullah mengungkapkan, pihaknya sudah memfasilitasi perubahan RKPD 17 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Tujuan utama dalam fasilitasi tersebut yakni mensinkronisasikan antara RKPD kabupaten/kota dengan provinsi.
"Tidak hanya singkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten tetapi harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Dengan isu strategis dari pemerintah pusat seperti penurunan stunting, kemiskinan ekstrem dan lain sebagainya, harus sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat sehingga dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota," ungkapnya.
Hasrullah menjelaskan, alasan utama dalam perubahan RKPD setiap kabupaten/kota yakni adanya perubahan tersebut diperkirakan sampai akhir tahun pasti ada perubahan anggaran. Proses dari penyusunan RKPD untuk proyeksi penggunaan anggaran belum tetap sasaran.
"Sehingga dari fasilitasi ini perlu adanya penyesuain terkait dengan serapan anggaran, program kegiatan yang dilaksanakan agar penyelesaian target dari setiap yang telah ditentukan bisa tercapai," terangnya.
Selanjutnya, dalam perubahan RKPD harus mengarah pada indikator makro yang telah dirancang sebelumnya, tidak mempunyai perkembangan sampai dengan pertengahan tahun maka indikator tersebut harus disesuaikan kembali.