"Dengan cara program kegiatan yang telah dirancang harus dioptimalkan. Sehingga target indikator makro sesuai dengan target yang telah ditentukan," lanjutnya.
Baca Juga: Demo Kasus Pelecehan Seksual Oknum Dosen UHO, Spanduk Mahasiswa Jadi Sorotan
Hasil fasilitasi dari perubahan RKPD kabupaten/kota akan dituangkan dalam bentuk surat gubernur yang ditandatangani oleh sekretaris daerah, kemudian disampaikan ke bupati/wali kota tiap kabupaten/kota masing-masing.
"Setelah ditindaklanjuti, akan ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah baik dalam bentuk SK bupati maupun wali kota. Kemudian setiap kabupaten/kota menyerahkan kembali hasil fasilitasi perubahan RKPD ke pemerintah provinsi melalui Bappeda untuk ditindaklanjuti sebagai bagian dari perubahan APBD tahun 2022. Hasil penetapan perubahan RKPD tiap kabupaten/kota paling lama kami akan terima satu minggu pertama di bulan Agustus," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Buton Selatan, Meizat Amril Tamim mengatakan, asumsi perubahan RKPD tahun ini akan berfokus pada adanya perubahan kebijakan dana alokasi khusus oleh beberapa kementerian terkait nomenklatur program dan kegiatan. Adanya perubahan tiga organisasi perangkat daerah, terdapat SILPA tahun anggaran 2021 untuk digunakan tahun 2022 dan pelunasan pinjaman daerah.