OPD Kabupaten Bombana saat persentase RKPD tahun 2023 kepada tim fasilitator Bappeda Sulawesi Tenggara. Foto: Muhammad Ilwanto/Telisik

 

"Sehingga itu menjadi pegangan OPD di setiap kabupaten/kota terkait dalam penyusunan program kegiatan dan catatan kerkait capain kinerja, dan sistematika penyusunan RKPD, yang nantinya akan diperbaiki. Sehingga RKPD di kabupaten/kota bisa sinkron dengan pemerintah pusat," katanya.

Baca Juga: Bappeda Sulawesi Tenggara Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota

Pastinya untuk hasil fasilitasi ini akan segera diselesaikan atau dirangkum dengan cepat, sehingga masing-masing daerah bisa segera menyelesaikan apa yang telah dikoreksi atau diperiksa.

Lanjut dia, untuk pembahasan RKPD kali ini, masalah yang paling sering dialami oleh setiap kabupaten/kota adalah terkait masalah stunting dan terkait pengembangan ekonomi.