Selain itu, 16 usulan masih membutuhkan konsultasi lanjutan karena mendapat catatan. 5 usulan ditolak karena tidak memenuhi kriteria teknis. Dalam desk indikator makro daerah, setidaknya 60 indikator dari 17 kabupaten/kota juga dibahas.
Tak hanya fokus pada perencanaan teknokratik, Musrenbang RKPD ini juga memberi ruang pada pemaparan isu-isu pembangunan berkelanjutan. Beberapa narasumber dari BRIN dan kalangan akademisi turut memaparkan konsep-konsep strategis, seperti hilirisasi sektor SDA, pengembangan blue economy (ekonomi biru), serta green economy (ekonomi hijau).
Salah satu yang menjadi sorotan pada Musrenbang ini adalah peluncuran dokumen penting seperti Rencana Induk dan Peta Jalan Pembangunan Ekonomi Biru Provinsi Sultra Tahun 2025, serta Program REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) yang didukung oleh BPDLH Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Bappeda Sultra Imbau Forum Lintas Perangkat Daerah Hilangkan Ego dalam Program Pembangunan Terpadu
Langkah ini memperkuat posisi Sultra sebagai daerah yang berkomitmen tinggi terhadap pembangunan berbasis keberlanjutan, terutama dalam konteks adaptasi perubahan iklim dan pelestarian lingkungan.