Meski demikian, kebijakan ini menghadirkan sejumlah tantangan, terutama bagi sektor-sektor yang sangat bergantung pada perjalanan dinas dalam menjalankan tugasnya. Salah satu sektor yang terdampak adalah DPRD Sultra, yang rutin melaksanakan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat.
“Pemangkasan anggaran ini bisa menghambat pelaksanaan reses yang pada gilirannya memengaruhi fungsi legislasi dan sosialisasi peraturan daerah,” ungkap Robert.
Selain DPRD, Inspektorat Daerah juga akan menghadapi kendala, mengingat lembaga ini memerlukan perjalanan dinas untuk melakukan audit dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran di kabupaten dan kota.
Pemangkasan anggaran dinilai dapat mengurangi efektivitas pengawasan, yang berisiko menurunkan transparansi dan akuntabilitas.
Bappeda Sultra, yang terlibat dalam perencanaan pembangunan, juga merasakan dampak dari pemangkasan ini.