Kegiatan seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), evaluasi program, dan monitoring proyek pembangunan yang merupakan bagian dari penyusunan dokumen perencanaan strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diperkirakan akan terhambat.
Baca Juga: KPU Sultra Tetapkan ASR-Hugua Gubernur-Wakil Gubernur Terpilih 6 Februari
“Kami berharap pemerintah pusat memberikan pengecualian terhadap kegiatan-kegiatan strategis agar proses perencanaan pembangunan tetap berjalan optimal,” tutur Robert.
Seiring dengan kebijakan efisiensi ini, Pemprov Sultra juga memutuskan untuk menunda pelelangan beberapa proyek pembangunan. Hal ini dilakukan untuk menunggu kejelasan lebih lanjut terkait program-program prioritas yang akan dijalankan.
Pada 6 Februari, Pemprov Sultra akan mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan arahan lebih rinci terkait implementasi pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan kemungkinan adanya fleksibilitas bagi sektor-sektor yang memerlukan mobilitas tinggi.