"Saya baru tahu ketika lihat di media online beritanya, dan saya tidak diundang ketika mereka melakukan pertemuan, entah apa masalahnya, saya tidak paham. Jadi kalau mereka katakan 11 PK Golkar se-Kota Kendari itu salah. Sedangkan yang hadir hanya sembilan PK saja," ungkap dia.
Mestinya, lanjut dia, apabila ada hal-hal yang ingin dibicarakan, semuanya harus dilibatkan, dan membahas apa yang jadi duduk permasalahannya. Kalau soal etika berkomunikasi yang bersangkutan dinilai tidak wajar, semestinya tidak langsung mengambil kesimpulan.
Justru kata dia, harusnya kader di daerah lebih paham seperti apa kondisi saat ini yang dialami seorang AJP yang tengah berjuang mengamankan pintu Partai Golkar. Artinya apa, kesempatan untuk berkomunikasi dengan pengurus, mungkin agar terhambat, dikarenakan AJP sedang menuntaskan tiket menuju Pilwali Kota Kendari.
Kemudian, anehnya, mengapa baru saat ini ada riak-riak penolakan, kenapa tidak ditolak pada saat pengusulan nama-nama Calon Wali Kota Kendari di DPD II Partai Golkar.
"Mereka ini kan ikut bertanda tangan untuk pengusulan, mengapa baru mereka menolak, kan aneh jadinya. Terus waktu pertemuan PK se-Kota Kendari bersama dengan DPD II Partai Golkar, mereka juga mengatakan akan mendukung penuh putusan DPP Partai Golkar," bebernya.