Selain itu, sejumlah TPS juga tercatat memiliki pemilih disabilitas yang terdaftar di dalam DPT (daftar pemilih tetap).

“Dari sisi keamanan, terdapat riwayat kekerasan yang pernah terjadi di 6 TPS, intimidasi terhadap penyelenggara pemilu di 14 TPS, serta penolakan penyelenggaraan pemungutan suara di 3 TPS,” beber Almin.

Namun, Almin mengungkapkan bahwa praktik politik uang (money politics) tidak ditemukan di TPS di Kota Baubau.

Sementara itu, politisasi SARA dan netralitas penyelenggara juga menjadi fokus kajian. Berdasarkan hasil analisis Bawaslu, tidak ditemukan adanya isu politisasi SARA maupun pelanggaran netralitas di TPS di Kota Baubau.

Dalam variabel logistik, terdapat beberapa TPS yang mengalami masalah. Lima TPS tercatat mengalami kekurangan atau kelebihan logistik, sementara 11 TPS lainnya terlambat dalam pendistribusian logistik sebelum pilkada.