Dari data tersebut Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengeluarkan rekomendasi 938 kasus, 5 kasus telah diproses, dan 95 kasus dinyatakan bukan pelanggaran.
Baca juga: Rusman Emba Kepala Daerah yang Diakui di Pusat
"Kita tahu ASN diberi kewenangan untuk mengelola keuangan dan aset negara, menggunakan fasilitas negara, maka sudah seharusnya tidak disalahgunakan untuk keuntungan kelompok tertentu," tegasnya.
Abhan menjelaskan, bentuk-bentuk pelanggaran netralitas ASN di antaranya memengaruhi warga dengan politik uang untuk memilih Paslon tertentu, melarang atau menghalangi pemasangan alat peraga kampanye Paslon tertentu.
Kemudian, penggunaan fasilitas dan anggaran negara, memengaruhi perangkat desa untuk berpihak kepada Paslon tertentu, menyalahgunakan kewenangan dalam merencanakan program dan distribusi bantuan sosial.
