Menurut Karman, kepala desa seharusnya dapat memosisikan diri pada saat yang tepat agar tidak terlihat berpihak, meskipun mereka berhak memilih.
“Kepala desa tidak bisa sepenuhnya seperti TNI/Polri yang harus netral, tetapi harus tampak netral di mata publik, sesuai dengan amanat UU Desa No. 6 Tahun 2014, Pasal 51 dan 52,” ujar Karman.
Karman menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap netralitas kepala desa akan diproses melalui tahapan yang ketat.
Jika terbukti melakukan pelanggaran, kasus tersebut akan diproses melalui Sentra Gakkumdu (Pengakan Hukum Terpadu) dengan dasar hukum yang jelas, dan jika diperlukan akan dilanjutkan ke kejaksaan.
“Jika ada kampanye di desa, kepala desa harus mengetahui dan memastikan bahwa fasilitas desa digunakan sesuai aturan. Tim kampanye juga harus mengajukan surat izin kepada kepala desa. Keberadaan kepala desa di wilayahnya saat ada kampanye sangat penting untuk memastikan kondusivitas wilayah,” jelas Karman.