Sementara itu, Munsir Salam, mantan Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, menegaskan bahwa kepala desa harus menjaga netralitas, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016 dan UU Desa No. 6 Tahun 2014.
Kedua undang-undang tersebut secara tegas melarang kepala desa untuk terlibat dalam politik praktis yang menguntungkan salah satu calon atau partai politik.
Baca Juga: Klinik Rutan Kelas IIB Raha Menuju Akreditasi, Siap Layani Masyarakat Umum
“Sebagai kepala desa, meskipun memiliki hak pilih, harus menjaga jarak dari politik praktis. Kepala desa adalah pemimpin yang memegang legitimasi kuat di mata masyarakat,” ujar Munsir.
“Jika terlibat dalam politik praktis, itu bisa disalahgunakan untuk kepentingan calon tertentu, yang tentunya melanggar ketentuan undang-undang,” tambah Munsir.