Menurut Nonato, sudah banyak sekali beredar poster-poster tersebut hampir di sejumlah ruas jalan dan pihaknya akan melakukan identifikasi dulu apakah itu hanya sosialisasi atau kampanye.
"Jika balihonya mengarah ke kampanye, sudah pasti melanggar aturan pemilu karena jadwal kampanye baru dimulai pada bulan November 2023," kata Nonato.
Perbedaan pemasangan baliho sosialisasi diri dan pemasangan baliho kampanye, jelas Nonato, bisa terlihat dalam Baliho. Jika disitu memuat kalimat ajakan seperti program kerja dan visi misi para bacaleg maka hal tersebut melanggar.
Lebih lanjut mantan aktivis GMNI itu mengatakan, saat pendaftaran bakal caleg pihaknya sudah sampaikan boleh sosialisasi diri kepada masyarakat. Akan tetapi, jika sudah sampai menyampaikan visi misi dan program kerja ataupun mengajak orang memilih, maka hal tersebut dilarang.
Namun lanjut Nato, masih saja ada yang diketahui berkampanye. Oleh karena itu, pihaknya akan bekerja sama dengan Satpol PP baik di Kota Kupang dan beberapa kabupaten lain untuk menurunkan poster tersebut.