Pria yang kerap disapa Bram itu tak menafikan, masing-masing Paslon dibolehkan untuk melakukan penambahan terhadap APK. Namun, jumlahnya tidak lebih 200 persen dari yang ditetapkan oleh KPU.
"Desainnya harus sama yang memuat foto Paslon, nomor urut, visi misi dan partai pengusung," ungkapnya.
Untuk lokasi pemasangan APK pula sudah ditetapkan titiknya yang pada prinsipnya tidak mengganggu estetika dan bukan pada sarana pemerintah, sekolah serta tempat ibadah.
"Masing-masing LO Paslon itu sudah mengetahui titik-titik lokasi untuk pemasangan APK," ujarnya.
Baca juga: Ajak Ajukan Judicial Review, Politisi Demokrat di Jatim Gandeng Buruh Tolak Omnibus Law