Namun, untuk Muna Barat saat ini masih dipetakan untuk melihat kawasan rawan politik uang dan pihaknya akan mendorong agar masyarakatnya tidak melakukan politik uang. Sebab rusaknya pemilu salah satunya dipicu karena adanya politik uang.
Sementara itu, Kordiv Hukum pencegahan partisipasi masyarakat dan Humas Bawaslu Muna Barat, Karman mengatakan, pihaknya akan terus membentuk forum warga partisipatif, sehingga baik masyarakat serta pengawas hingga ke tingkat bawah dapat mengetahui hal dan kewajibannya.
Kemudian, pihaknya akan membentuk kampung pengawasan dan kampung anti money politik, sehingga pihaknya telah menyerahkan ke panwascam untuk mengidentifikasi kawasan rawan politik uang, kawasan netralisasi ASN, dan kemudian akan ditentukan titiknya.
Baca Juga: Ahli Penegakan Hukum, Warga NU Jawa Timur Lebih Pilih Ganjar-Mahfud di Pilpres
"Misalnya di Kecamatan Tikep, kira-kira potensi kerawanan itu apa saja, dan tiap tiga wilayah besar di Muna Barat kita identifikasi apa yang menjadi potensi kerawanannya," pungkasnya.