Sebaliknya, negara-negara dengan tingkat korupsi rendah umumnya berhasil membangun sistem pengawasan yang kuat, transparansi anggaran yang baik, birokrasi yang profesional, serta penegakan hukum yang konsisten.
Masalah utama pemberantasan korupsi di Indonesia sesungguhnya bukan terletak pada kurang beratnya ancaman pidana. Undang-Undang yang ada sudah menyediakan ancaman pidana penjara yang panjang, denda yang besar, penyitaan aset, bahkan pidana mati dalam kondisi tertentu.
Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan bahwa setiap pelaku korupsi benar-benar dapat terungkap, diproses secara profesional, dan dihukum tanpa pandang bulu.
Dalam konteks ini, yang dibutuhkan bukanlah simbolisme, melainkan reformasi sistemik. Pemberantasan korupsi memerlukan penguatan lembaga pengawas, transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, digitalisasi pelayanan publik, serta perlindungan terhadap pelapor dugaan korupsi. Korupsi tumbuh subur ketika sistem memberikan peluang dan ketika pengawasan berjalan lemah.
Selain itu, perdebatan mengenai hukuman mati juga tidak dapat dilepaskan dari aspek hak asasi manusia. Hak hidup merupakan hak yang dijamin dalam konstitusi dan berbagai instrumen HAM. Karena itu, keberadaan pidana mati selalu menjadi perdebatan, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain.