Sayangnya, menghadapi kondisi ini bahwa pilihan WFH dan Pemotongan Gaji yang tidak efektif yang malah dinarasikan untuk dilakukan. Padahal Pemotongan Gaji sekadar ingin menyampaikan pesan moral tentang empati elit terhadap kondisi fiskal, bukan solusi konkret yang berdampak signifikan.
Kita dapat menyebut kebijakan tersebut lebih bersifat simbolik ketimbang solusi struktural yang nyata. Jika berbicara efektivitas, maka semestinya efektivitas penghematan diarahkan pada sektor dengan beban anggaran besar, seperti belanja birokrasi, proyek non-prioritas, hingga menutup kebocoran anggaran.
WFH hanya menjadi opsi tambahan, bukan prioritas utama dalam kebijakan efisiensi. Meski diakui bahwa WFH dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan fleksibilitas kerja, tetapi resikonya besar jika diterapkan begitu lama karena akan menyebabkan terjadinya penurunan kinerja bikrokrasi. Apalagi jika tidak disertai sistem pengawasan dan evaluasi yang jelas, malah menyebabkan kondisi pelayanan publik yang dikorbankan atas nama efisiensi anggaran.
Semestinya, Presiden Prabowo mengambil langkah yang lebih berani, seperti perampingan kabinet sebagai langkah yang lebih berdampak, meski sarat risiko politik. Perampingan kabinet, memperkecil jumlah wakil menteri dan utusan khusus, maupun pilihan pembubaran dan/atau penggabungan lembaga-lembaga negara yang dirasa tidak cukup produktif lagi. Ini ditenggarai kebijakan yang lebih substansial ketimbang pemotongan gaji pejabat.
Struktur kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini teramat gemuk dan obesitas, tidak hanya membebani anggaran tetapi juga memperlambat koordinasi pemerintahan dan pengambilan keputusan, bahkan semestinya berbicara empati lebih baik melakukan perampingan kabinet dan reshuffle, sekaligus juga pemotongan gaji, langkah berani ini jelas akan dinilai oleh publik tidak sekadar pencitraan.