“Jadi dari JIS ke Tanjung Priok dulu, kemudian naik lagi ke arah Semper Timur, lalu naik ke Nagrak. Coba bayangkan. Warga tidak sanggup karena banyak anak yang masih bersekolah di sekitar JIS,” katanya.
Warga Kampung Bayam sebelumnya sudah mengajukan gugatan terhadap Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (JakPro) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, gugatan itu kemudian dicabut.
“Tapi tetap kita akan ke PTUN (lagi). Hanya mencabut dan memperbaiki saja. Sudah dicabut dan akan memasukkan (gugatan kembali). Ini masih diperbaiki," jelas Minawati.
Warga Kampung Bayam menggugat Pemprov DKI dan JakPro ke PTUN pada Agustus 2023. Kuasa hukum warga, Jihan Fauziah Hamdi mengatakan, kliennya melayangkan gugatan karena tak kunjung mendapat hak tinggal di Kampung Susun Bayam, Jakarta Utara.
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta sebelumnya memastikan warga eks Kampung Bayam yang bersedia pindah ke rusun tak akan dipungut tarif sewa. Pemprov DKI telah menyiapkan Tower 3 Rusun Nagrak bagi warga eks Kampung Bayam.