JAKARTA, TELISIK.ID - Pembahasan mengenai tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara menjadi perhatian menjelang Hari Raya Idulfitri 2026.
Kebijakan tersebut mencakup berbagai kategori ASN, mulai dari pegawai negeri sipil hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, termasuk yang memiliki status kerja paruh waktu.
Sejumlah informasi sebelumnya sempat beredar mengenai kemungkinan PPPK paruh waktu tidak menerima tunjangan hari raya pada tahun ini.
Namun pemerintah daerah memastikan bahwa kebijakan pemberian THR tetap berlaku bagi kategori pegawai tersebut sesuai regulasi terbaru yang diterbitkan pemerintah pusat.
Kepastian tersebut disampaikan pemerintah daerah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang memastikan PPPK paruh waktu tetap menerima tunjangan hari raya 2026.