Baca Juga: THR PPPK Paruh Waktu 2026 Tunggu Cair, Begini Penjelasannya
Pemerintah daerah setempat bahkan telah menyiapkan anggaran khusus untuk memenuhi hak aparatur sipil negara yang bekerja dengan skema paruh waktu.
"Kebijakan ini diambil setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara yang belum lama diterima," kata Bupati Kudus Sam'ani Intakoris di Kudus, seperti dikutip dari JPNN, Kamis (12/3/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Sam'ani ketika didampingi Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kudus Dwi Agung Hartono serta Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Djati Solechah.
Sam'ani menjelaskan bahwa dasar kebijakan tersebut merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026.