Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa aparatur sipil negara yang berhak menerima THR dan gaji ke-13 mencakup sejumlah kategori pegawai, termasuk PPPK.
Karena itu, pemerintah daerah memutuskan untuk tetap mengalokasikan anggaran bagi seluruh PPPK yang bekerja di lingkungan pemerintahan daerah, baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu.
Menurut Sam'ani, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp3,06 miliar yang diperuntukkan bagi pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi PPPK paruh waktu.
"Total anggaran Rp3,06 miliar tersebut diperuntukkan bagi 2.606 PPPK paruh waktu di Kabupaten Kudus," ujarnya.
Anggaran tersebut kemudian dibagi untuk dua komponen pembayaran, yakni THR dan gaji ke-13. Pemerintah daerah merinci bahwa sebagian anggaran dialokasikan untuk pembayaran THR, sementara sisanya untuk pembayaran gaji ke-13.