Jokowi menyinggung soal perlunya mengejar payung hukum untuk menggelar pemilu secara serentak pada 2 tahun mendatang.
Orang nomor wahid di Indonesia ini juga meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,dan Keamanan (Menkopolhukam) supaya lebih intens berkomunikasi dengan DPR dan KPU.
Pasalnya, dalam pemilu serentak 2024, ada banyak penjabat gubernur, wali kota, dan bupati yang yang harus disiapkan pada tahun ini.
"Sehingga perencanaan programnya bisa lebih detail lagi, sehingga regulasi yang disusun tidak multitafsir dan menimbulkan perselisihan di lapangan," kata Jokowi.
Perencanaan detail itu juga termasuk soal penyusunan anggaran untuk Pemilu 2024 yang diprediksi mencapai Rp 110,4 triliun.