Dokumen ini menjadi identitas resmi yang menegaskan status seseorang sebagai bagian dari manajemen ASN. Setelah NI diterbitkan, pegawai bersangkutan memperoleh SK resmi yang menandakan hubungan kerja dengan pemerintah daerah atau instansi tertentu.
SK tersebut kini menjadi perhatian banyak pihak, terutama bagi PPPK Paruh Waktu yang ingin memastikan apakah status mereka sudah cukup kuat di mata hukum dan lembaga keuangan.
Sebab, meski jam kerja mereka lebih fleksibel, status kepegawaiannya tetap melekat dan diatur secara resmi oleh pemerintah.
SK PPPK Paruh Waktu Sah Digunakan sebagai Jaminan
Melansir Tribunnews, Rabu (8/10/2025), secara prinsip, SK PPPK Paruh Waktu bisa digunakan sebagai jaminan atau agunan pinjaman bank. Hal ini karena dokumen tersebut dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang dan memiliki kekuatan hukum yang sama seperti SK ASN atau PPPK penuh waktu.