Bank juga menilai reputasi calon peminjam melalui riwayat BI Checking atau SLIK OJK untuk memastikan tidak ada tunggakan di lembaga lain.

Karena itu, sebelum mengajukan pinjaman, PPPK Paruh Waktu disarankan untuk berkonsultasi langsung ke pihak bank. Informasi mengenai batas maksimal pinjaman, tenor, dan suku bunga biasanya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing lembaga keuangan.

Kekuatan Hukum SK PPPK Paruh Waktu

Kebijakan PPPK Paruh Waktu 2025 diatur melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 13 Januari 2025.

Dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa PPPK Paruh Waktu adalah pegawai pemerintah dengan status ASN yang memiliki jam kerja terbatas, namun tetap tunduk pada sistem kepegawaian yang diatur pemerintah.