Perilaku pragmatisme politik PSI tentu saja menghadirkan dua hal sekaligus yakni pertama, terbukanya konflik sekaligus ketidaksolidan partai-partai politik koalisi di pemerintahan, dan kedua, pragmatisme politik PSI juga menghadirkan blunder bagi mereka sendiri.
Blunder yang dimaksudkan, disebabkan karena ambisi politik dari PSI yang ingin diperhitungkan, dan “secepat kilat” PSI berubah citranya dari partai gurem menjadi partai menengah. Obsesi inilah yang menyebabkan PSI melakukan tindakan blunder, bahkan sepertinya kesalahan berkomunikasi, bersikap, dan bertindak tak disadari oleh PSI.
PSI telah membajak Ahmad Ali yang merupakan elit Nasdem, kemudian Ahmad Ali dipercaya sebagai Ketua Harian PSI. Sayangnya, PSI tidak mawas diri, Ahmad Ali malah menghadirkan blunder politik yang seolah dilakukan oleh PSI. Seperti, Ahmad Ali mendorong Prabowo dan Gibran pecah kongsi pada Pemilu 2029, sedangkan Jokowi mengharapkan Prabowo-Gibran dapat berjalan dua periode. Artinya, arahan Jokowi seolah diabaikan oleh Ahmad Ali.
Komunikasi politik dari Ahmad Ali tergambarkan “nafsu kekuasaan” telah diubun-ubun, dengan mengulas bahwa Gibran lebih hebat ketimbang Prabowo, sehingga Gibran akan menjadi ancaman serius bagi Prabowo pada Pemilu 2029 nanti. Padahal, jika dicermati Gibran selalu mengedepankan sikap dengan suasana hangat, harmonis, bahkan loyal terhadap Prabowo sebagai Presiden.
Gibran selalu menempatkan dirinya sebagai wakil presiden yang membantu presiden dan mengikuti maunya Presiden Prabowo, bahkan Gibran dengan tegas menyatakan menjalankan visi dari presiden, serta mengikuti apapun perintah dan arahan dari Presiden Prabowo. Ini menunjukkan Gibran menyadari dan memahami hakikat dirinya sebagai wakil presiden.