Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni (jilid VIII, hal. 22) menyatakan: "Mahar boleh disegerakan dan boleh ditunda. Boleh juga sebagian disegerakan, dan sebagian ditunda. Karena mahar termasuk bayaran dalam akad muawadhah (imbal-balik), sehingga boleh disegerakan atau ditunda, seperti harga."
Tidak ada fatwa spesifik dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ditemukan terkait cicilan mahar, namun pandangan ini selaras dengan prinsip syariah yang fleksibel terhadap kondisi ekonomi, dilansir dari kemenag.go.id, Jumat (17/10/2025).
Berikut syarat mencicil mahar berdasarkan pandangan ulama:
1. Persetujuan Istri/Wali
Harus ada kesepakatan sukarela dari istri atau wali, tanpa paksaan.
