Ghufron menegaskan bahwa pencegahan dan penanganan kecurangan selalu menjadi prioritas bagi BPJS Kesehatan.
Sebagai badan hukum publik yang mengelola Program JKN, BPJS Kesehatan telah mengembangkan kebijakan, tata kelola, sistem informasi, serta alat untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kecurangan.
“Kami optimis, dengan kolaborasi seluruh ekosistem JKN, kita dapat membawa dampak besar bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan di Indonesia,” tambah Ghufron.
Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno, mengungkapkan bahwa BPJS Kesehatan secara rutin berkoordinasi dengan Tim PK-JKN dalam memberantas berbagai kecurangan yang terjadi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Tim PK-JKN ini terdiri dari Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).