Dia juga berharap, agar opini WTP yang sudah diperoleh sebelumnya bisa dipertahankan, dengan menghindarkan hal-hal kecil yang bisa mengubah opini seperti kegiatan yang tidak sesuai ketentuan atau fiktif, termasuk kas tekor.
Menanggapi hal itu Gubernur Sultra Ali Mazi mengaku, pemerintah daerah sangat berkepentingan dengan publikasi hasil audit yang positif dan opini dari BPK. Sebab opini WTP merupakan gambaran jika pemerintah telah mengelola keuangan sesuai prinsip akuntasi.
"Ke depannya kita masih bisa dapatkan WTP, tentu ini membutuhkan kerja keras bagaimana berkolaborasi di antara BPK, BPKP, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk bahu-membahu agar kita selalu menyajikan masalah-masalah pengelolaan uang-uang negara selalu transparan," ungkapnya.
Gubernur berharap tahun 2020, Pemda Sultra tetap mempertahankan opini WTP dari BPK untuk ke delapan kalinya.
Baca Juga: BNNP Sultra Edukasi P4GN Melalui Insert Konten di Masyarakat