Ia juga menyampaikan informasi penting dalam ikhtisar hasil pemeriksaan daerah (IPDH) tahun 2021, yang perlu menjadi perhatian Pemerintah dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota.
Baca Juga: Sulawesi Tenggara Jadi Tuan Rumah Jambore Selam Nasional XII
"Namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian," tuturnya.
Ia kembali mengungkapkan, pada tahun 2021, BPK perwakilan Sulawesi Tenggara telah menerbitkan 30 LHP, yang terdiri dari, 18 LHP keuangan, 7 LHP kinerja dan 5 LHP dengan tujuan tertentu.
Dari seluruh LHP tersebut, terdapat 407 temuan pemeriksaan dan 1.280 rekomendasi, di mana 114 adalah penyimpangan administrasi, 79 permasalahan efektivitas, efisiensi dan kehematan, 241 kelemahan pengendalian intern, dan 202 permasalahan ketidak patuhan.