Lebih lanjut Hj. Isma menerangkan, jika dalam pagu anggaran Rp 325 miliar itu, dialokasikan untuk tiga kegiatan yakni kesehatan, sosial dan ekonomi. Namun, belum usai melakukan refocusing anggaran, kata Isma, muncullah SKB Mendagri dan Menkeu, agar mengalokasikan anggaran 50 persen untuk menfokuskan pada penanganan COVID-19.
"Karena dalam Permendagri sebelumnya tidak detail berapa total angkanya. Tetapi hanya memerintah Pemda untuk mengalokasikan anggaran penanganan COVID-19, namun uangnya urusan Pemda masing-masing," beber Isma.
Baca juga: Komisi III DPRD Sultra Ingatkan Pemerintah tidak Aji Mumpung Gunakan Dana COVID-19
Maka TAPD menemukan anggaran Rp 400 miliar. Rp 325 miliar didistribusikan ke 29 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra. Namun dalam perjalanannya, Isma mengaku, yang dapat menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) hanya sebanyak 27 OPD. Sehingga alokasi anggaran Rp 325 miliar hanya untuk 27 OPD.
Dia merinci, dari Rp 325 miliar yang dialokasikan untuk program kesehatan yakni sebesar Rp 133 miliar, dampak ekonomi sebesar Rp 78 miliar dan dampak sosial sebesar Rp 114 miliar. Sementara untuk DTT Rp 75 miliar dialokasikan juga untuk tiga kegiatan yang sama yakni Rp 45 miliar untuk kesehatan, Rp 25 miliar untuk sosial dan Rp 10 miliar untuk ekonomi.