Potret kerja pertama Risma, yang dilanjutkan dengan kerja nyata melalui blusukan diberbagai tempat pada hari-hari berikutnya seperti pada (8/1) Risma mengunjungi Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis Pangudi Luhur, Bekasi; telah mengundang pro dan kontra di masyarakat dan di kalangan sesama anggota partai tempat Risma bernaung.
Pro dan kontra itu tentu saja bermuara pada satu pertanyaan, apakah Risma sedang mempersiapkan diri menuju kursi DKI-1? Dalam menjawab pertanyaan ini, sebenarnya terlalu terburu-terburu, jika kita men-judge, Menteri Sosial hanya untuk kepentingan Risma menuju kursi DKI-1.
Sebab, rencana Pilkada DKI saja masih terjadi perdebatan, apakah akan tetap mengikuti jadwal yang telah ditetapkan KPU pada tahun 2024 nanti, atau memilih menormalisasikan Pilkada tahun 2022 dan 2023 seperti dorongan dari masyarakat madani.
Sebenarnya tak ada yang salah dari kerja blusukan yang dilakukan Risma. Tetapi, amat disayangkan, Risma memilih blusukan sebagai program kerja pertamanya, dibandingkan melakukan kerja ke dalam dengan membenahi internal di Kementerian Sosial dari dampak korupsi yang dilakukan pimpinan tertinggi lembaga tersebut.
Risma memang juga telah melakukan kerja membenahi dana Bansos misalnya, agar lebih tepat sasaran dengan hanya berpedoman pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan domisili, bahkan dana Bansos pun telah mulai dicairkan untuk masyarakat sebesar Rp 300 ribu.