Karena tak disertai perintah tugas untuk berkantor di OPD manapun, membuat para pejabat yang dinonjobkan belum bisa melaksanakan tugas alias nganggur.
Tak hanya itu, ada beberapa status jabatan kepala bidang yang dinaikan melewati satu posisi eselon. Padahal secara kriteria pemerintahan, mereka itu belum bisa menjabat lompat satu tingkat.
Menanggapi itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Manggarai, Maksi Tarsi mengatakan, para aparatur yang dinonjobkan dari jabatannya merupakan invidu-individu berprestasi dan berintegritas. Serta tidak sedang terkena hukuman apapun terkait bidang tugas masing-masing.
"Yang jelas mereka orang-orang berkinerja baik. Mungkin Pak bupati dan wakil bupati ada rencana lebih lanjut bagi mereka untuk melaksanakan penugasan khusus," kata Maksi Tarsi seperti dikutip Viva.co.id
Menurutnya, para pejabat yang dinonaktifkan itu diminta bersabar sambil menunggu proses lebih lanjut.