“Kolaborasi ini akan banyak memberikan keunggulan," kata Rusman.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Muna, Fajaruddin Wunanto menerangkan, dengan adanya dokumen transpolitan itu, menjadi dasar pembangunan infrastruktur di kawasan transmigrasi Mutiara. Di mana, sumber pendanaannya berasal dari APBN dan bantuan luar negeri.
"Insya Allah, penganggarannya mulai tahun 2023," kata Fajaruddin.
Fajaruddin mengaku, sebenarnya program pembangunan dengan model transpolitan dilakukan sejak tahun 2020 lalu. Namun, karena pandemi COVID-19, anggarannya terpending. Ada pun infrastruktur yang akan dibangun nantinya, antara lain pabrik kelapa dan rumah potong hewan.
Baca Juga: Kirim Tim Dokter, 400 Warga Kepulauan di Madura Butuh Pelayanan Kesehatan