"Bila ada yang berani keluarkan SKT lagi, kades dan camat harus bertanggung jawab," tegas Bachrun yang juga menjabat Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Muna.
Baca Juga: Jadwal Kapal KM Ciremai Periode April 2025, Lewati Namlea-Baubau
Sementara itu, anggota DPRD Muna, Cahwan, mengungkap bahwa PT KAS belum mengantongi izin analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) berdasarkan hasil konsultasi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Tenggara.
Cahwan menegaskan, fakta ini bertentangan dengan aturan karena PT KAS beroperasi tanpa didukung dokumen perizinan yang sah.
"Izinnya sementara berproses, tapi sudah melakukan aktifitas pembibitan. Hal ini tidak bisa dibiarkan," ujarnya.